DPR Dukung Pemerintah Tegakkan UU Minerba

Selasa, 21 Februari 2017 | 18:03
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Foto : Ilustrasi
INDOPOS.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pemerintah untuk menegakkan peraturan soal Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) terkait Kasus PT Freeport Indonesia. Pasalnya, aturan tersebut telah diterapkan adil keseluruh perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan. Namun, PT Freeport menentang dan mengamcam akan menempuh jalur Arbitrase.
 
"Kami (DPR, red) mendukung pemerintah menegakkan aturan yang ada dan berlaku saklek pada Freeport," ungkap Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR RI kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (20/2).
 
Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, Freeport boleh saja menolak ketentuan IUPK yang ditetapkan Indonesia. Hanya saja, ada regulasi pemerintah yang mengatur persoalan tersebut. Misal, dalam Undang-undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.
 
"Bisa saja Freeport tidak berkenan untuk permasalahan ini tapi yang jelas, apa yang dilakukan pemerintah saat ini itu sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang masalah Minerba," ucapnya.
 
Dia memaparkan, PT Freeport Indonesia menolak ketentuan perubahan status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 sebagai perubahan keempat PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK menjadi syarat bagi Freeport dapat melakukan ekspor konsentrat. 
 
UU Minerba dan turunan PP No 1 Tahun 2017, paparnya, menyebutkan perusahaan tambang harus melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Bila perusahaan tidak melakukan hilirisas, maka perusahaan tambang pemegang kontrak karya harus mengubah statusnya menjadi IUPK sebagai syarat untuk melakukan ekspor konsentrat. 
 
Menurut Agus, regulasi tersebut tidak diberlakukan sepihak kepada anak perusahaan Freeport, tapi semua perusahaan yang bergerak di bidang sama. Karenanya, jika PT Freeport Indonesia tak mengindahkan aturan pemerintah Indonesia. Pemerintah, sambungnya, harus bersikap tegas kepada perusahaan tambang yang ada di Indonesia.
 
"Ini juga merupakan suatu aturan atau UU yang harus kita lakukan. Demi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dengan ini Freeport tidak bisa memenuhi persyaratan itu, tentu ada hal-hal yang harus diambil," ungkapnya.
 
Senada dengan Agus, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha optimis pemerintah bisa memenangkan arbitrase. Sebab masing-masing pihak memiliki pegangan, dan pemerintah lebih valid. Namun, arbitrase harus dihindarkan, karena masih banyak waktu bernegosiasi.
 
"Karena kita mengingat freeport sudah di Indonesia lebih dari 48 tahun, forum arbitrase memberikan dampak negatif yang dijalani. Tapi itu jadi pilihan terakhir, sudah tidak bisa memahami UU Minerba, hanya satu forum yaitu arbitrase," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, kemarin. 
 
Politisi Golkar ini juga menyebut, pemerintah harus tegas soal divestasi. Karena kejadian ini akan dijadikan contoh investor untuk menggelontorkan dananya di Indonesia. "Memberikan dampak kepastian hukum karena sikap pemerintah ditunggu investor lain. Apabila Indonesia tidak bisa menegaskan UU yang dibuat sendiri, bisa dibayangkan kepastian investasi lain tidak menentu lagi. Jadi pelajaran investor lain ada kepastian hukum di Indonesia," tambahnya.
 
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM, Ignasius Jonan menyatakan sebagai badan usaha yang berbisnis di Indonesia Freeport harus mau berunding dengan Pemerintah Indonesia untuk mencapapi titik temu yang saling menguntungkan.
 
"Mudah-mudahan mencapai titik temu. Kalau tidak tercapai titik temu memang hak masing-masing untuk bisa bawa ke arbitrase. Bukan hanya freeport yang bisa bawa ke artbittase, pemerintah juga bisa. Masing-masing pihak saya kira juga berusaha mencari jalan yang tidak melanggar UU. Dan tetap menghargai Kontrak Karya," ucapnya di Komplek Parlemen, Senayan, kemarin. 
 
Jonan juga mengatakaan, semua perjanjian dan perikatan perdata harus mengikuti landasan pada dasarnya konstitusi. Tidak bisa dibuat menyimpang dari konstitusi. Kementerian ESDM sudah memebrikan 3 opsi yaitu mengikuti ketentuan yang ada sambil berunding tentang stabilisasi investasi, karena ada Kontrak Karya, kedua harus diubah jadi izin usaha pertambangan khusus karena kalau KK tidak bisa. 
 
"Pasal 170 UU minerba sudah jelas, semua pemegang KK wajib lakukan pengolahan dan pemurnian 5 thn sejak UU ini diberlakukan. Sedangkan IUPK, kita pake pasal 102 dan 103, kalau IUPK wajib tapi tidak ada batas 5 tahun, pemerintah sekarang berikan batas 5 thn dengan syarat harus buat program smelter," jelasnya. 
 
Terpisah, CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson secara tegas mengatakan, pemerintah dianggap berlaku sepihak dalam menerbitkan aturan tersebut. Sehingga hingga saat ini belum menemui kata sepakat antara PTFI dengan pemerintah Indonesia.
 
"Hukum KK Freeport tidak dapat ditentukan sepihak bahkan dengan aturan yang baru. Pemerintah dan Freeport tidak mencapai kesepakatan di mana kontrak karya tidak dapat untuk operasi," ujar Richard, Senin (20/2).
 
Sehingga, pihaknya berencana menempuh arbitrase jika antara pemerintah Indonesia dengan PTFI tak juga menempuh kata sepakat atau deal. "Belum secara pasti ke arbitrase, tetapi jika tak ada juga kata sepakat maka ada rencana akan ke sana (arbitrase, red)," terangnya. (aen)
Editor : Ali Rahman
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%