DPR Pertanyakan Molornya Kontrak PLTGU Jawa 1

Jumat, 06 Januari 2017 | 08:50
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
ILUSTRASI

INDOPOS.CO.ID- Molornya penandatanganan kontrak salah satu proyek 35 ribu mega watt (MW) yaitu, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1 membuat DPR bertanya-tanya dan perlu memanggil PLN untuk dimintai keterangan. ”Setelah reses akan kita panggil. Kita harus terus memonitor PLN,” kata Anggota Komisi VII DPR Hari Purnomo kepada wartawan, kemarin.


Dia mengatakan, tertundanya penandatanganan kontrak menjadi salah satu bukti ketidaksiapan PLN. ”Baru kontrak saja sudah molor, apalagi nanti tahap konstruksinya,” katanya.
 

Hingga saat ini, PLN memang belum menyepakati kontrak perjanjian jual beli listrik PLTGU Jawa 1. Padahal, seharusnya kontrak tersebut sudah disepakati pada pertengahan Desember 2016 atau 45 hari setelah PLN mengumumkan pemenang tender.
 

Direktur Center fo Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi juga mendesak DPR untuk segera memanggil PLN dan meminta penjelasan. Bahkan, pemanggilan juga bisa melalui lintas komisi dengan sekaligus memanggil Ombudsman Republik Indonesia (ORI). ”DPR bisa meminta ORI untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan dan menentukan, apakah PLN melakukan maladministrasi atau tidak,” tandasnya.
 

Pemeriksaan terkait dugaan maladministrasi, lanjut Uchok, memang sangat dimungkinkan, karena dalam kasus ini PLN sudah menentukan pemenang tender. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban PLN untuk segera menindaklanjuti proses tersebut agar tidak menghambat pelayanan kepada pemenang tender.

 

Selain itu, kata Uchok, keterlambatan ini juga tidak menutup kemungkinan memasuki ranah hukum. (pgb/JPNN)

 

Editor : Wahyu Sakti Awan
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%